Kejar PAD, Gratiskan Mutasi Non BA

Sebagai warga negara yang sadar pajak katanya dimana jalan dipakai tentu pajaknya dibayar disana. "Disatu sisi kebijakan ini sangat bagus dan positif tapi harus batasnya sehingga ada kepastian sampai kapan akan dilaksanakan," tukasnya.

Dia mengatakan dari kenyataan di lapangan DPRD melihat belum semuanya kendaraan non BA yang melakukan itu. Pemerintah daerah diharapkan mencari tahu mengapa terjadi seperti ini, padahal pemerintah sudah membebaskan biaya mutasinya. "Caranya dengan langsung jemput bola," imbaunya.

Dia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini DPRD akan menggelar rapat kerja dengan Pemprov Sumbar. "Terkait hal ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kami di DPRD," pungkasnya. (ayu /bis)