Kejari Cibinong Dituding Biarkan Dugaan Korupsi di Puskemas Cikeas

Termasuk pula puskesmas keliling yang dikenai tarif Rp 6 ribu per pasien. Selama setahun paling tidak Rp 300 juta masuk ke rekening pimpinan puskesmas. Agar aksinya berjalan mulus, kata Desmond menambahkan, pimpinan puskesmas merekrut orang-orang yang dekat dengannya, termasuk istrinya yang dijadikan bendahara dengan tugas menerima dan menyerahkan uang dari dan ke pegawai puskesmas. Padahal dia bukan honorer atau PTT. Sementara pegawai yang tak sepaham atau menentang perintah pimpinan dimutasi.

Ini tak sekadar ancaman sebab entah bagaimana pegawai yang menentang tersebut benar-benar dipindahkan. Desmond menduga ada kerjasama antara pimpinan puskesmas dengan atasannya di Dinas Kesehatan sehingga dengan mudah memutasi pegawai. Disebutkan pula, tindakan pimpinan Puskesmas Gunung Putri ini sudah berulangkali dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tapi tak pernah ditindak.

Desmond menilai, kejadian yang berlangsung di Puskesmas Gunung Putri sangat memprihatinkan. Presiden SBY berulangkali mengatakan komitmen memberantas korupsi, tapi di level bawah diabaikan. Menurut Desmond, tak adanya aksi dari Kejari Cibinong bisa dikarenakan beberapa hal.

Takut menindak karena lokasinya dekat ring satu (rumah presiden), atau tak ditindaklanjuti karena pelapor tak membayar. "Pikiran kejaksaan untung rugi, bukan memberantas korupsi. Padahal ini dekat rumah Presiden," sindir Desmond.(ara/jpnn)