JPNN.com 
Kejari di Surabaya Tak Berlakukan WFH 100 Persen, Begini Alasannya
jpnn.com, SURABAYA - Seluruh instansi seperti kejaksaan diminta memberlakukan WFH atau bekerja dari rumah selama PPKM Darurat sesuai surat edaran nomor: B-132/A/SKJA/06/2021 tanggal 30 Juni 2021.
Namun, Kasi Intel Kejari Surabaya Kasubsi C Intelijen Candra Anggara mengatakan di tempatnya tidak akan menerapkan WFH 100 persen.
Beberapa aktivitas menurutnya masih berjalan, seperti kegiatan intelijen, tilang, dan penanganan perkara yang tak bisa ditunda.
"Petunjuk dari pimpinan, menyesuaikan satker masing-masing," kata dia, Rabu (7/7).
Meski tidak 100 persen WFH, pihaknya akan tetap menerapkan aturan masuk kantor secara bergiliran sesuai jadwal kegiatan.
Dia menjelaskan bahwa setiap hari ada kegiatan bersama instansi lain terkait penegakan disiplin selama PPKM Darurat.
"Personel di sini bergantian saja, masuknya sesuai jadwal kegiatan yang sudah disusun," ucapnya.
Candra mengatakan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia untuk berperan aktif selama PPKM Darurat.
Kejari di Surabaya tidak menerapkan WFH 100 persen karena masih ada aktivitas yang tidak bisa dilakukan di rumah.
- Masuk DPO, Terpidana Korupsi Dana KUR Ditangkap Kejaksaan
- Eks Hakim MK Tak Setuju Kewenangan Kejaksaan Mengusut Korupsi Dihapus
- Mahasiswa Bali Tolak Asas Dominus Litis yang Rawan Intervensi Politik
- Soal Imunitas Jaksa, BEM FH UBK Sebut Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang
- Pengamat Bandingkan Imunitas Jaksa dengan Rakyat Biasa saat Hadapi Kasus Hukum
- Ketua BEM FH UBK Soal Imunitas Jaksa: Mereka Bisa Jadi Lembaga Super Power
