Kejari Morowali Konfirmasi Pemanggilan Anwar Hafid Hoaks
jpnn.com, MOROWALI - Kejaksaan Negeri Morowali angkat suara terkait selebaran kampanye hitam di hari tenang Pilgub Sulteng. Melalui siaran pers dengan nomor PR-12/P.2.19/Kph.3/11/2024, Kejaksaan Negeri Morowali mengklarifikasi tuduhan kepada calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 2, Anwar Hafid adalah hoaks.
Pernyataan tersebut diungkap langsung oleh Kepala Seksi Intelejen Kejari Morowali, Teddy Arisandi.
Teddy menjelaskan bahwa sebagian besar informasi yang disebarkan oleh lawan politik mengenai fitnahan bahwa Anwar Hafid terlibat kasus penyertaan modal perusahaan daerah adalah tidak benar. Anwar Hafid tidak pernah terlibat dalam masalah tersebut.
“Bahwa sebagian besar isi berita dalam selebaran dimaksud adalah tidak benar/hoaks,” ungkap Teddy, Minggu (24/11).
Atas penyidikan kasus tersebut, bahkan Kejari Morowali sudha menetapkan tersangka dengan inisial IK.
Terlebih, di selebaran fitnah itu juga disebutkan bahwa Anwar Hafid sampai dipanggil oleh Kejari Morowali, kenyataanya, Teddy berkata pihaknya tidak sama sekali pernah memanggil Anwar Hafid.
“Bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Morowali belum pernah melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap salah satu calon Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024,” ujar Teddy.
Pernyataan ini sekaligus membantah selebaran fitnah yang menyebut Anwar Hafid telah dipanggil oleh Kejari Morowali terkait kasus tersebut. Teddy memastikan bahwa informasi tersebut murni upaya menjatuhkan citra Anwar Hafid menjelang pemilihan gubernur.
Kejaksaan Negeri Morowali memastian pemanggilan terhadap Anwar Hafid selaku cagub Sulteng tidak benar.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi