Kejati NTB Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Alat Pengering

jpnn.com, MATARAM - Penyidikan dugaan korupsi alat pengering (vertical dryer) hasil pertanian, memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang menangani perkara ini telah menerima audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno mengatakan, audit vertical dryer telah mereka tuntaskan. Laporan terkait hasil audit PKKN tersebut juga telah diserahkan tim ke penyidik Kejati NTB.
“Ini tadi habis menyerahkan laporan auditnya,” kata Ngatno di Kantor Kejati NTB, kemarin (22/5).
Disinggung mengenai hasil audit tersebut, Ngatno meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati. Kata dia, pihak kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan terkait isi audit PKKN itu.
”Lebih baik tanya Aspidsus saja, kita kan cuma menghitung,” ujar dia seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group).
Dikonfirmasi terkait hal itu, Aspidsus Kejati NTB Ery Harahap membenarkan jika pihaknya telah menerima audit PKKN dari BPKP. Hasil audit itu, disebut Ery akan membantu penyidikan yang dilakukan jaksa terhadap dugaan penyimpangan pengadaan alat vertical dryer.
”Sudah kita terima audit PKKN dari BPKP,” kata Ery.
Menurut Ery, hasil tersebut akan ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan penetapan tersangka. Dia mengaku, penyidik telah mengantongi calon tersangka dari proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar itu.
Penyidikan dugaan korupsi alat pengering (vertical dryer) hasil pertanian, memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang menangani perkara
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri
- RUU BUMN Mewujudkan Peran yang Lebih Optimal
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma