Kejurnas Equestrian 2015 Belum Temui Titik Terang

Menurut kandidat doktor S3 Teknik Kimia Universitas Indonesia ini, sebagai warga negara yang baik dan penggiat olahraga, semua kegiatan wajib tunduk kepada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 Tahun 2005.

Terkait masalah rekomendasi, terdapat pada pasal  1 butir 25 UU SKN. Aturan itu menyebutkan: induk cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang terafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

Dengan demikian,  apabila penyelenggara  harus berkoordinasi dengan Pordasi, hal itu menyalahi UU SKN. Situasinya sama dengan Kejurnas basket yang harus meminta rekomendasi dari PP PBVSI selaku federasi voli.

Meski sama-sama  olahraga bola, secara organisasi, teknik permainan dan aturannya tidak langsung bisa disamakan. Banyak cabor yang memiliki kesamaan alat, seperti sama-sama olahraga berbola, berraket ataupun berkuda  tetap mempunyai perbedaan. Mulai dari spesifikasi, aturan main hingga federasi dunianya pun sangat berbeda. Hal itu sudah diatur jelas dalam UU SKN.

Hal itulah (melanggar UU SKN nomor 3 2005) yang menjadi kekhawatiran penyelengara Kejurnas Equestrian 2015 untuk meneruskan niatnya dalam membantu pembinaan cabor berprestasi equestrian yang semestinya menjadi tanggungjawab pihak EFI, KONI Pusat dan Kemenpora.