Kejutan Politik Bancakan E-KTP, Waspadai Serangan Balik
”Saat ini sedang jalan RUU (revisi undang-undang) KPK, bisa jadi dalam waktu dekat akan ada perubahan UU KPK,” ujarnya.
Menurut Erwin, perubahan UU itu merupakan salah satu bentuk pelemahan KPK.
”Cara yang kedua (melemahkan KPK) yang pernah terjadi membenturkan KPK dengan penegak hukum lain,” terangnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak gentar dengan dampak politik yang akan muncul setelah pembacaan dakwaan e-KTP.
KPK tetap akan fokus pada proses pembuktian dua terdakwa e-KTP, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan anak buahnya Sugiharto. ”Untuk dampak politik, kami tentu tidak menghitung itu,” ujarnya.
Febri berharap pihak yang nantinya terungkap dalam dakwaan mengedepankan jalur hukum, bukan politik.
KPK berjanji akan bekerja secara profesional menegakkan hukum meski ada elit politik terlibat dalam perkara itu.
”Penyebutan nama pihak tertentu dan perannya masing-masing tidak terhindarkan. Meskipun belum tentu semuanya merupakan pelaku dalam perkara ini,” imbuhnya.
Deretan nama tenar yang ikut menikmati uang korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bakal terungkap di persidangan hari ini (9/3).
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut