Kejutan Siasat Memutar Demokrat ke PDIP

Maka, sejak awal akan dianggap aneh kalau Partai Demokrat akan menggandeng PDI-Perjuangan. Bahwa, hari-hari ini partai pemenang Pemilu itu menjalin kontak intensif dengan PDI-Perjuangan, siapa yang sangka" Persis seperti tidak tersangkanya pembalap yang sedang cepat-cepatnya melaju di jalur lurus mendekati finis tiba-tiba harus menikung dan memutar balik. 

Seolah-olah ada teriakan peringatan dari tribun yang membuat sang pembalap harus menoleh: hati-hati, ada koalisi besar! Bergabungnya Golkar dan PDI-Perjuangan dalam koalisi besar ini rupanya tidak boleh diabaikan. Apalagi kenyataan berbicara meski sudah begitu banyak partai yang bergabung ke SBY,  jumlah kursi di DPR belum mencapai 50 persen.

Rupanya dari sinilah Demokrat termakan oleh isu koalisi besar. Lalu muncul pikiran apa salahnya mencoba "memecah" koalisi besar itu. Bahkan apa salahnya kalau wakil presiden pasangan SBY adalah orang PDI-Perjuangan meski itu tidak harus Megawati. Munculnya nama Boediono sebagai cawapres rasanya bermula dari sini. Apakah mantan Menko Ekuin yang kini menjabat gubernur Bank Indonesia itu orang PDI-Perjuangan" Setidaknya Boediono adalah "anak pilih" Megawati. Boediono bisa menjadi tokoh nasional ketika Megawati sebagai presiden mengangkatnya sebagai menteri keuangan yang berhasil. Boediono bisa dianggap sebagai "anak Megawati" sendiri.

Meski mengejutkan, ide mengajak PDI-Perjuangan itu tentu harus dinilai sangat cerdas. Juga ide yang bisa memberikan pendidikan politik bahwa di zaman seperti ini fanatik itu tidak diperlukan. Di politik itu apa pun mungkin saja terjadi. Koalisi yang sudah ada, kalau ditambah PDI-Perjuangan tentu amat sempurna bagi SBY: tidak hanya mencapai cita-cita jadi presiden tapi juga menguasai parlemen. Dengan kondisi seperti itu keinginan apa pun akan bisa dicapai dengan lebih mudah. Termasuk, mestinya, keinginan untuk membuat Indonesia lebih maju. Kalau toh partai-partai kecil anggota koalisi "ngambek" tidak banyak berpengaruh. Penguasaan kursi dua partai ini (PD 148 dan PDIP 93) sudah mencapai 42 persen dari 560 kursi parlemen.