KEK Jalan Terbaik untuk Masalah Batam
"KEK sudah jadi opsi, namun belum jalan. Jangan sampai ada dua manajemen mengatuh hal yang sama,' imbuh mantan Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Disinggung soal rencanan Propinsi Khusus, Ryas langsung mematahkan. Menurutnya, propinsi khusus itu akan menambah permasalahaan baru. Apalagi syarat untuk membentuk propinsi khusus sangat banyak, diantaranya harus ada lima kabupaten dan kota.
"Kalau untuk kota khusus mungkin saja. Tinggal menghimpun dari kota saja," ujarnya.
Di sisi lain, Ryas berbendapat jika penyelesaiaan permasalahaan antara BP Batam dan Pemko Batam menjadi wewenang Kementrian Dalam Negeri atau Kementrian Politik dan Keamanan.
"Kalau kelembangaan harus Menteri dalam negeri atau Menkopolhukam. Kecuali diluar kelembagaan itu baru bisa diselesaikan Menkoekuin, " jelas Ryas.(she)
Kebijakan pemerintah memunggut Uang Wajib Tahunan (UWT) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Batam kembali disorot.
Redaktur & Reporter : Budi
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Menko Perekonomian Ungkap Potensi Baru Dukungan Transisi Energi untuk Indonesia
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Dorong Laju Investasi di Ngawi, Bea Cukai Menerbitkan Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja