Kekacauan Penyaluran TPP Guru Libatkan Banyak Pihak

Dalam menyikapi persoalan seperti ini, kata Azlaini, Ombudsman selalu memberikan rekomendasi kepada atasan di satu instansi. Karena keterlambatan terjadi di dinas-dinas kabupaten/kota.

 

Berdasarkan investigasi ombudsman sendiri, ditemukan persoalan TPP ini cukup banyak, mulai dari kementrian pendidikan, dinas-dinas di daerah, sekolah, dan kementrian keuangan. Kemudian adanya perbedaan antara guru yang di bawa Kemdikbud dengan Kementrian Agama.

"Pencairan sertifikasi lambat karena kementrian juga lambat menganggarkan, kenapa? Karena daerah juga lambat mengusulkan. Misal ada perubahan-perubahan data karena ada yang meninggal misalnya," tutur Azlaini.

Karena itu, laporan yang disampaikan oleh FGII akan diterima dan diproses oleh Ombudsman karena memang masuk pelayanan publik. Selain itu persoalan ini juga sudah diinvestigasi oleh Ombudsman.