Kekuatan Senjata Tak Akan Bisa Selesaikan Persoalan Papua

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hajriyanto Y Thohari menyatakan bahwa problem utama Bangsa Indonesia hanya satu, yakni sudah 67 tahun merdeka tapi gagal dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan. APBN sebesar Rp1.543 triliun yang digadang-gadang untuk rakyat, ternyata dalam prakteknya sekitar 60 persen dipakai untuk kepentingan rutin penyelenggara negara.

"Sudah 67 tahu bangsa ini merdeka. Mestinya tidak waktunya lagi kita bicara masalah nation building. Tapi karena bangsa ini gagal dalam memeratakan kesejahteraan maka masalah NKRI selalu muncul pada setiap konflik," kata Hajriyanto Thohari, dalam Dialog Pilar Negara bertema "NKRI: Pemahaman, Tantangan dan Masa Depannya", di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/6).

Karenanya politisi Partai Golkar itu mengatakan, orientasi APBN yang selama ini mengarah kepada pencitraan harus diluruskan. Ditegaskannya, APBN harus benar-benar pro-rakyat dan  pro-pemerataan.

Hajriyanto memberi contoh Papua yang kini bergolak. Tokoh muda Muhammadiyah itu menilai kemajemukan di Papua telah tersegmentasi dengan berbagai komunitas suku, agama dan ras dalam saru wilayah yang sama. Kondisi ini berbeda dengan kemajemukkan  di Amerika Serikat di mana terjadi pemerataan terhadap seluruh suku dan ras.