Kekurangan Dana, Pemilu 2024 Dipastikan Pakai Kotak Suara Kardus

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengaku tak bisa membiayai sewa gudang untuk tempat penyimpanan kotak suara alumunium pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu, dia memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menggunakan kotak suara berbahan kardus sekali pakai.
Baca Juga: Merangsek ke Hutan dengan Berjalan Kaki, Polisi dan TNI Lalu Mencambuki
"Masih digunakan (kotak suara kardus, red), saya pastikan digunakan. Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada," kata Hasyim di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/5).
Dia menjelaskan kotak suara alumunium memerlukan gudang penyimpanan sehingga saat pemilu digelar bisa langsung dirakit untuk digunakan.
Setelah digunakan untuk pemilu, kotak kardus sekali pakai tersebut akan dilelang dan hasil lelangnya akan disetorkan ke kas penerimaan negara.
"Setelah selesai proses sengketa-sengketa selesai, proses pengarsipan dokumentasi selesai, dokumen kepemiluan ditingkat TPS selesai semua, isinya dilelang, termasuk kotak kardusnya. Itu lebih efisien dan (hasil lelang, red) akan disetor ke kas negara penerimaan negara," jelas dia.
Hasyim menjelaskan penggunaan kotak suara kardus dilakukam untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku tak bisa membiayai sewa gudang sebagai tempat penyimpanan kotak suara alumunium untuk digunakan pada Pemilu 2024.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina