Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Meluas di Sumbar

Pemilik pangkalan di Kecamatan Padanggelugur, Gelleng Siregar, 55, mengatakan, tidak wajar pangkalan diberikan jatah gas sedikit. Ini membuat pangkalan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Nagari Bahagia.
“Untuk di kampung ini saja tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi, ada kampung lain atau nagari lain meminta gas elpiji 3 kg. Tentu tidak akan bisa dipenuhi,” katanya.
Dia berharap pemerintah daerah bertindak agar kesulitan masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kg dapat teratasi. Jika pemerintah daerah peduli akan masyarakat, maka gas elpiji 3 kg di daerah tidak akan kurang.
“Kalau jatah pangkalan hanya 50 tabung, mana mungkin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal setau saya, jatah untuk satu pangkalan di daerah luar kota itu umumnya 500 tabung,” ucapnya.
Agen besar gas elpiji PT Pincuran Pasaman, Jarot menyebutkan, permintaan masyarakat tinggi terhadap gas elpiji 3 kg. Hal ini menyebabkan pasokan yang tersedia tak mencukupi kebutuhan masyarakat. “Selain itu, distributor juga menurunkan jumlah pasokan agen,” ucapnya.
Setiap pangkalanpaling banyak mendapatkan 560 tabung gas. Satu agen gas di Pasaman hanya memiliki 58 pangkalan. Dalam satu pangkalan, tidak sama jumlah kuotanya. Ada satu pangkalan mendapatkan 560 tabung, bahkan ada juga satu pangkalan dapat 50 tabung.
“Jumlah itu memang tidak mencukupi. Namun, apa boleh buat. Distributor hanya mampu memberikan jatah terbatas,” ucapnya.
Agen elpiji di Pasaman PT Silvia Dharma Mandiri, Mak Datuk, mengakui terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat atas gas elpiji 3 kg. Smenetara penambahan kuota Pasaman tidak ada.
- Bareskrim Bongkar Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi, 5 Tersangka Ditangkap
- Polisi Bongoar Kasus Pengoplosan Elpiji di Bekasi & Jakarta, 5 Dokter Ditangkap
- Warga Jakarta yang Mau Beli Elpiji 3 Kg Harus Pakai QRIS
- Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Bikin Heboh, Bahlil: Memang Ada Kekurangan
- Pemkab Lombok Tengah Pastikan Stok LPG 3 Kilogram Aman Menjelang Ramadan 2025
- Doli Golkar: Tidak Mungkin Menteri Bikin Kebijakan Tanpa Sepengetahuan Presiden