Kelangkaan Solar Ganggu Ekonomi Daerah

Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan,  Kota  Bekasi,  Kabupaten  Bekasi  terhitung  mulai  tanggal  1  Februari  2013  dilarang  menggunakan  jenis  BBM  tertentu  berupa  minyak  solar (gas oil); 2. Provinsi Banten,  Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Bali  terhitung  mulai  tanggal  1  Maret  2013 dilarang  menggunakan  jenis  BBM  tertentu berupa minyak solar (gas oil).”

Bila mengacu pada aturan ini, tambah Zulkenedi, seharusnya Sumbar belumlah provinsi termasuk menerapkan aturan ini. Anehnya, kenapa krisis solar turut terjadi di Sumbar. Bahkan, pantauan Komisi II DPRD Sumbar di lima kabupaten/kota, krisis solar hampir terjadi di setiap SPBU. Persoalannya, menurut pengelola sejumlah SPBU sebut Zulkenedi, kuota solar sejak beberapa waktu belakangan sudah dikurangi Pertamina. Pengurangannya berkisar mulai 30-50 persen, makanya wajar terjadi krisis solar di Sumbar.

“Wajar muncul beragam persepsi di masyarakat. Termasuk, dugaan ada pihak “bermain” dalam persoalan ini. Solar sengaja dibiarkan langka di masyarakat, sehingga bisa menjadi senjata ampuh bagi pengelola perminyakan di Sumbar mendesak DPR RI menaikan harga BBM. Kalaulah dugaan ini, tentu kita prihatin sekali. Apalagi kalangan paling terkena dampak dalam persoalan ini, tak jauh-jauh dari masyarakat berekonomi kecil,” katanya.

DPRD Sumbar merasa heran juga, kenapa pemilik SPBU ataupun Hiswana Migas tenang-tenang saja menyikapi persoalan ini. Seharusnya elemen ini perlu lebih “garang” menyikapi ini, sehingga bisa diketahui akar persoalan dan jalan keluar terhadap persoalan ini. Kalaulah tetap diam, jelas kurang baik juga dan malahan bisa menimbulkan asumsi-asumsi baru soal krisis solar ini.