Kelapa Sawit untuk Pembangunan Berkelanjutan
Oleh: Endang Suryastuti, S.H., M.H - Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dan Peserta PKN I/60 LAN RI
Gambar 2. Tantangan Penerapan EU Deforestation Regulation
Penanganan tantangan dalam tata kelola kelapa sawit perlu dilakukan melalui refleksi atas praktik yang saat ini ada.
Berbagai isu masih ditemukan dan sebagian besar berkaitan dengan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, dan penciptaan manfaat investasi kelapa sawit yang belum optimal.
Isu konflik agraria dan deforestasi timbul karena regulasi perizinan yang lemah dan tidak harmonis.
Dualisme regulasi pemberian izin pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit oleh UMKM juga menyebabkan ketidakpastian usaha.
Isu ketenagakerjaan juga timbul karena kurangnya pemenuhan hak-hak pekerja terutama terkait ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu, upah, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
Di sisi lain, melimpahnya pasokan pekerja kebun sawit berketerampilan rendah menyebabkan tidak ada jaminan kerja bagi pekerja harian. Investasi kelapa sawit juga belum sepenuhnya inklusif.
Peserta PKN I Angkatan 60 LAN membuat Policy Brief berjudul Transformasi Tata Kelola Kebijakan Investasi Kelapa Sawit untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- SF Hariyanto & Irving Siap Bersinergi Kuat Membangun Siak Lebih Baik
- Teknologi Micro Tunneling Tawarkan Kenyamanan kepada Warga DKI Jakarta
- Penerapan MRPN Diyakini jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor
- Menko Airlangga Dorong Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan, Efisien & Kompetitif
- Semangat Inovasi Untar Bisa Menginspirasi Institusi Lain dalam Dukung Pembangunan Berkelanjutan