Kelaparan Masih Ancam Yahukimo
Selasa, 17 November 2009 – 11:35 WIB
Disinggungg soal bantuan makanan maupun obat-obatan yang didrop ke sana, Isak menjelaskan, sejauh ini pemerintah telah mendroping 2 ton beras. Hanya saja, beras-beras tersebut tidak sesuai dengan jumlah masyarakat di sana, sehingga ada masyarakat yang tidak memperoleh beras. Begitu juga dengan tenaga medis, saat terjadi bencana baru ada dokter, setelah itu tidak ada lagi perhatian ke lokasi tersebut.
"Kami berharap pemerintah daerah harus membuka diri, untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah tersebut, sebut saja LSM, maupun tokoh agama, serta masyarakat setempat sehingga program ke depan harus jelas, terutama mengenai langkah yang cocok untuk mengatasi krisis pangan di sana," tandasnya.
Sementara Kepala Kampung Mathias Aruman mengharapkan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menolong masyarakat, terutama bimbingan kepada masyarakat setempat soal cara bercocok tanam yang modern. Selain itu harus ada budi daya tanaman yang sesuai dengan kondisi dan iklim di daerah tersebut, seperti buah merah dan ubi jalar yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat.
Sementara Sekretaris Eksekutif Foker LSM-Papua Septer Manufandu mengatakan, seharusnya bencana tersebut sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan strategi-strategi khusus. "Namun sejauh ini saya nilai pola penangananya belum benar-benar sesuai dengan kondisi daerah tersebut, ini yang harus dipahami," tuturnya.(cak/dni/fud/fuz/JPNN)
JAYAPURA- Krisis pangan di empat distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua masih saja terjadi. Ini terbukti dengan masih ditemukannya warga di empat distrik
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan