Keliling ke Eropa, Pejabat Kukar Habiskan Rp1,3 Miliar

TENGGARONG - Rumor tak sedap di balik kunjungan kerja (kunker) rombongan pejabat Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kukar ke Eropa pada November 2012, terus menggelinding. Permohonan konfirmasi dan klarifikasi elemen masyarakat yang tidak kunjung dijawab BPMPD, membuat masalah ini bakal bergulir ke ranah hukum.

Serunya lagi, masalah ini bukan dianggap sebagai sengketa informasi publik yang sejatinya diselesaikan melalui Komisi Informasi (KI). Tetapi yang dilihat pemohon adalah objek permasalahan, yaitu menyangkut perjalanan dinas dengan anggaran dinilai tidak wajar. Sehingga akan diadukan ke aparat penegak hukum.

"Kami yang membuat surat dan meminta klarifikasi ke BPMPD. Karena tidak dijawab, maka kami akan buat laporan resmi ke penegak hukum. Biar proses hukum yang membuat masalah ini terang benderang," kata Denny Ruslan, ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kukar.

Menurut dia, pihaknya meminta kejelasan masalah itu kepada BPMPD sebagai bentuk pengawasan kinerja pengelolaan keuangan daerah. "Menurut kami, pengawasan seperti ini wajar-wajar saja. Dan, ngapain takut  kalau memang tidak masalah, karena pada intinya adalah transparansi," jelasnya.