Kelola Blok Mahakam, Pemerintah Akan Libatkan Daerah

JAKARTA – Masa berlakunya kontrak pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation bakal berakhir 2017 mendatang. Banyak suara yang menghendaki blok dengan kandungan gas terbesar di Indonesia itu harus diambilalih oleh negara demi kepentingan nasional.

Karena itu, perlu segera dibentuk konsorsium antara BUMN dan BUMD. Asisten Deputi Urusan Informasi dan Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara, Gatot Trihargo saat menjadi pembicara pada seminar bertema “Blok Mahakam untuk Kemakmuran Rakyat” di gedung Nusantara V DPR-MPR, Kamis (14/10), menyatakan, Total dan Inpex sudah menguasai Blok Mahakam sejak 1967 lalu.

Menurutnya, sudah saatnya blok itu dikelola oleh BUMN dengan mengandeng BUMD. “Sumber daya manusia kita sudah siap mengelola blok Mahakam,” tandasnya.

Gatot menambahkan, jika blok itu dikelola sendiri maka BUMN akan memegang saham mayoritas. Agar keinginan itu bisa terwujud, Gatot mengharapkan adanya dukungan politik dari DPR dan elit-elit politik lain, termasuk Pemprov Kaltim. “Untuk mewujudkan keinginan itu, dukungan itu sangat diperlukan,” tegasnya.