Kelompok Anti Islam di Australia Bubarkan Rapat Pembangunan Masjid

"Pemerintah Kota tidak memiliki wewenang menyelenggarakan referendum, dan jika pun ada wewenang itu, saya ragu pertanyaan "Apakah boleh atau tidak boleh mendirikan masjid di Bendigo" sesuai konstitusi," katanya.

Walikota Cox menjelaskan, Pemerintah Kota Bendigo saat ini dalam posisi menunggu apakah keputusan VCAT (yang menyetujui permohonan izin pendirian masjid) akan digugat lebih lanjut atau tidak.

"Mereka punya batas waktu 28 hari untuk mengajukan banding ke peradilan lebih tinggi, mereka telah melakukannya namun tidak secara baik, sehingga kami menunggu apakah mereka akan mengajukan gugatan lanjutan," kata Walikota Cox.

Sementrara itu anggota Parlemen Negara Bagian Victoria dari daerah pemilihan Bendigo Timur, Jacinta Allan mengaku sangat kecewa dengan pembubaran rapat pemerintah kota itu.

"Jika orang mengangung-agungkan demokrasi dan kebebasan berbicara, lalu membubarkan paksa rapat pemerintah yang dipilih secara demokratis, maka hal itu tidak menguntungkan sama sekali," katanya kepada ABC.

Bulan lalu, pusat Kota Bendigo juga terpaksa ditutup akibat kedatangan ratusan pendukung kelompok Islam bernama United Patriots Front (UPF).

Menurut Jacinta Allan, "Kelompok ini memilih datang ke Bendigo dan mencoba membuat keributan".

"Saya minta kelompok ini, yang berasal dari luar Bendigo, untuk tidak mengganggu dan sebaiknya menjalankan taktik dan perilaku mereka untuk diri mereka sendiri," tegasnya.