Kelompok Perubahan Lahir, Desak Pimpinan DPD Patuhi Aturan jika Ingin Mencalonkan Kembali
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Hasan Basri meminta pimpinan DPD RI yang masih menjabat untuk mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku jika ingin mencalonkan kembali sebagai pimpinan DPD RI pada periode mendatang.
Hasan Basri mengaku menjadi bagian dari kelompok perubahan pada lembaga tersebut atas kepemimpinan DPD RI selama lima tahun ke belakang. Meski demikian, dia mengaku tidak masalah jika pimpinan petahana kembali mencalonkan diri.
"Kalau mau maju, ya, silakan. Akan tetapi, sesuai dengan mekanisme dan aturan," kata Hasan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/8).
Hasan menyampaikan hal itu ketika memberikan penjelasan terkait dengan Sidang Paripurna DPD RI yang memanas karena adanya sejumlah anggota yang memprotes pimpinan DPD RI saat membacakan rancangan Tata Tertib yang baru.
Menurut dia, draf tata tertib itu dirancang oleh tim kerja (timja) yang dibentuk oleh pimpinan DPD RI. Padahal, kata dia, sebelumnya sudah ada panitia khusus (pansus) yang merancang draf tata tertib tersebut.
Senator ini mengemukakan tata tertib bukan merupakan hal yang sembarangan karena sifatnya mengikat kepada seluruh anggota. Seharusnya rancangan aturan itu disahkan atau ditolak oleh pimpinan DPD RI, bukan justru diambil alih dengan membentuk timja.
Dia menilai rancangan tata tertib itu belum siap untuk disetujui karena perancangannya tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, rancangan tata tertib itu hanya memuat sekitar 3—5 persen perubahan aturan, tetapi perubahan itu sangat penting karena menyangkut pemilihan pimpinan.
"Kami ingin DPD RI ini berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami ingin mendudukkan DPD RI sesuai fungsi dan kewenangannya," kata dia.
Hasan Basri mengaku menjadi bagian dari kelompok perubahan pada lembaga tersebut atas kepemimpinan DPD RI selama lima tahun ke belakang.
- Al Hidayat Samsu: Pemberian Kewenangan Kepada Perguruan Tinggi Mengelola Tambang Akan Membebani Dunia Akademik
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya