Kelompok Suporter Tolak Politisasi Sepak Bola di Pilkada Jakarta

Karena itu, membuat dikotomi yang tajam dan memancing emosi dengan isu perbedaan identitas klub secara serampangan akan rawan memicu konflik.
Dengan segala pertimbangan tersebut, mempolitisasi isu sepakbola menurut Parid akan berdampak luas dan berkelanjutan ke depannya.
Tidak akan selesai saat kontestasi berkesudahan, dampak perpecahan yang timbul nantinya bakal menjadi akar persoalan dan kerawanan sosial baru.
"Jangan dibuat seolah, misal A adalah pendukung Biru dan musuh dari pendukung oranye. Imbasnya tidak hanya saat Pilgub saja, pasti berkepanjangan," tegasnya.
Diingatkan Parid, saat ini kepemimpinan Erik Tohir di PSSI terus berupaya membangun harmonisasi ekosistem sepakbola. Menurut Parid, tidak hanya berusaha meraih prestasi, visi PSSI saat ini ditafsirkannya membangun sepakbola menjadi alat perekat bangsa.
Selain mengingatkan bahaya perpecahan dampak dari politisasi isu sepakbola, Parid juga berharap para kandidat bisa memberikan perhatian dan kesempatan setara kepada seluruh kelompok masyarakat di Jakarta.
Dicontohkannya, perlakukan tehadap kelompok masyarakat eks Kampung Bayam, agar tidak diberi eksklusifitas dan kesempatan yang sama dengan warga lain untuk mendapat hunian di Rusun JIS.
"Pembangunan JIS serta Rusun itu dari duit warga Jakarta. Kesempatan ekslusif memiliki Rusun bagi mereka akan membangun kecemburuan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat," ujarnya.
NJ Mania meminta kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 tidak diwarnai politisasi isu sepak bola
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Bawaslu Temukan Logistik PSU Masih Belum Lengkap di Serang
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK