Keluarga Aktivis '98 Ini Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Penculikan Anaknya
jpnn.com - Ayah dari aktivis 98 Ucok Munandar Siahaan, Paian Siahaan meminta pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terkait penculikan anaknya.
Hal itu disampaikan Paian dalam diskusi bertajuk "Kemunduran Demokrasi, Nepotisme, Dinasti Politik, dan Pelanggaran HAM Berat Tanpa Pengadilan" dalam Rangka Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional dan Hari Anti-Korupsi, di Unika Atmajaya Jakarta, Jumat (8/12).
"Kasus penculikan ini pernah terjadi, tetapi tidak pernah terselesaikan. Seharusnya pemerintah menyelesaikan kasus-kasus ini, apalagi ada di Visi dan Misi pada 2014 dan 2019," kata Paian dikutip dari siaran pers.
Menurut Paian, kasus penculikan aktivis, termasuk anaknya itu telah diperjuangkan selama 25 tahun dengan perjuangan yang begitu berat.
"Karena kami tidak diberikan ruang untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait upaya penyelesaian terhadap kasus ini," kata Ayah yang anaknya diduga diculik pada 11 Mei 1998.
Dia mengatakan kasus penghilangan paksa aktivis itu terjadi pada periode 97-98 dengan korban yang diculik ada sebanyak 23 orang. Lalu, ada 9 aktivis dikembalikan dalam keadaan hidup dan satu meninggal.
"Jadi ada 13 lagi yang belum kembali," ucap Paian dalam diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) tersebut.
Pada tahun 2009, katanya, DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan memerintahkan kepada pemerintah mencari 13 orang yang masih hilang tersebut.
Ayah dari aktivis '98 Ucok Munandar Siahaan meminta pemerintah menyelesaikan kasus penculikan sebagaimana rekomendasi Komnas HAM.
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini