Keluarga Berpengaruh Nauru Diuntungkan Kehadiran Pusat Detensi Pencari Suaka
Sejumlah politisi Nauru termasuk dari kalangan oposisi tercatat dalam daftar pemilik tanah yang dipersewakan tersebut.
Menteri David Adeang menandatangani perjanjian sewa atas nama Pemerintah Nauru pada Juni 2014.
Seorang analis politik Tess Newton Cain kurangnya tanah negara di Nauru mungkin menjadi alasan mengapa hal ini terjadi.
Mantan Presiden Nauru Sprent Dabwido mengatakan pemerintahannya sebenarnya telah membeli tanah untuk pemrosesan RPC3 tersebut, namun tidak pernah dipergunakan.
Mantan pejabat lainnya Peter Law mengaku mengetahui adanya pembelian tanah ini oleh pemerintah.
Selain dari sewa tanah, pemilik tanah yang dipergunakan untuk pemrosesan ini juga akan diuntungkan oleh pembangunan lahan senilai 10,5 juta dollar yang dibiayai pemerintah Australia.
Departemen Imigrasi Australia merujuk pertanyaan seputar kasus ini ke pemerintah Nauru, sementara yang bersangkutan menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ABC.
Sejumlah keluarga berpengaruh di Nauru, ternyata mendapatkan banyak keuntungan dari pusat pemrosesan pencari suaka yang dibiayai Pemerintah Australia.Ketika
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Pangan, Bagaimana Reaksi Australia?
- Dunia Hari Ini: Calon Pengganti Pemimpin Hizbullah Tewas Dibunuh
- Dunia Hari Ini: Respon Inggris Setelah Senator Aborigin Sebut Charles 'Bukan Raja Kami'
- Dua Pemegang WHV Asal Indonesia Meninggal di Australia Barat
- Alasan Perdagangan Bayi dan Anak di Indonesia Sulit Diberantas
- Warga Mengerubuti Hotel Tempat Liam Payne Ditemukan Meninggal