Keluarga Besar Polri Tak Memihak di Pemilu 2019
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri AH Bimo Suryono menegaskan pihaknya tetap netral dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada April 2019.
Bimo juga menepis isu-isu yang menyebut KBBP memihak terhadap salah satu paslon pada Pilpres 2019.
“Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu anggota. Tetapi, sebagai organisasi, KBPP Polri bersikap netral,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (11/3).
BACA JUGA: Tak Netral Saat Pemilu, Kapolres: Anggota Langsung Saya Proses!
Bimo menjelaskan, sikap netral KBPP Polri itu termasuk poin yang telah diputuskan dalam Rapimnas KBPP Polri yang digelar baru-baru ini.
Nantinya, jika ada pengurus atau anggota KBPP Polri yang terang-terangan membawa nama organisasi untuk mendukung salah satu paslon, maka bakal diberikan sanksi sosial.
"Sanksi sosial yang dapat membuat malu orang tuanya atau keluarganya," imbuh dia.
Selain sikap netral menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, Bimo juga menyatakan bahwa KBPP Polri mendukung setiap langkah institusi Polri dalam penegakan hukum. KBPP Polri juga mendukung TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri AH Bimo Suryono menegaskan pihaknya tetap netral dalam menghadapi Pemilu 2019
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT