Keluarga Korban Cebongan Tolak Labelisasi Preman

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI, Sarah Lery Mboeik menergaskan, selain proses hukum yang seadil-adilnya, stigmatisasi terhadap masyarakat Indonesia Timur, khususnya warga NTT harus segera dihilangkan. Pasalnya, hal ini akan sangat berpotensi menimbulkan rasisme yang tentu akan mengganggu kenyamanan dan keamanan warga negara Indonesia. Sarah juga menyampaikan, pihaknya akan membawa pernyataan sikap keluarga kepada pimpinan DPD. Bahkan dia siap mendampingi para keluarga untuk bertemu langsung dengan presiden RI.

"Bukan baru pertama kali stigma ini muncul. Sudah sangat sering. Bahwa orang NTT, mungkin karena hitam dan keriting, lalu digeneralisir bahwa mereka semuanya preman. Ini yang harus dihilangkan karena bisa timbul rasisme. Saya juga setuju bila presiden harus membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Karna pengalaman, banyak kasus yang kemudian tenggelam. Selain itu, kami DPD, DPR dan MPR akan merevisi Undang-Undang Militer agar proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan di pengadilan umum HAM. Supaya terbuka dan para korban bisa mengakses informasi. TNI juga harus bisa mengevaluasi dan melakukan pembersihan struktur yang lebih adil di dalam tubuh TNI," tandas Sarah.

Secara tegas, Sarah juga menuntut komitmen dari presiden SBY terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM. Pasalnya, sangat banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak bisa tuntas karena tidak adanya komitmen dari presiden sendiri. Bahkan Sarah meminta agar dibuatkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk membangun kembali rasa percaya masyarakat.

"Pernyataan pertama Pangdam bawah TNI tidak terlibat lalu sekarang terbukti seperti ini. Bagaimana masyarakat bisa percaya lagi kepada TNI" Untuk itu, Presiden harus membuat Kepres untuk membagun kembali rasa percaya masyarakat. Kita minta bukti komitmen SBY terhadap penyelesaian pelanggaran HAM dalam peristiwa ini," tambahnya lagi.