Keluarga Korban Cebongan Tolak Labelisasi Preman

Terpisah, anggota DPRD NTT, Anton Timo memberi apresiasi atas jiwa ksatria TNI-AD yang mengakui perbuatan anggotanya dalam penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman. "Saya memberi apresiasi kepada TNI khususnya TNI Angkatan Darat yang secara kastria mengakui perbuatan penembakan empat tahanan di Lapas Sleman. Ini memang jarang terjadi namun untuk kasus ini TNI sangat terbuka," ujar Anton Timo kepada koran ini di Gedung DPRD NTT, Jumat (5/4).

Namun, anggota dewan dari PKB ini menilai tidak cukup sampai pada pengakuan tersebut. Bahkan yang terpenting menurutnya adalah proses hukum dari kasus tersebut. Karena itu, dirinya meminta proses hukum kasus tersebut dilakukan di peradilan umum. "Kalau di peradilan militer kita tidak bisa memastikan seperti apa prosesnya dan hukumannya karena berlangsung tertutup. Kalau di peradilan umum kita bisa memberi kontrol secara langsung," harapnya.

Selain itu, Anton juga mengatakan, kasus ini menunjukkan negara gagal dalam melindungi warganya. "Bagaimana bisa terjadi penembakan di dalam tahanan. Seharusnya diberi pengamanan yang memadai namun sebaliknya Lapas bisa dengan muda dimasuki dan dilakukan pembantaian terhadap tahanan," ujarnya.

Karena itu, menurutnya negara juga harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan para korban yakni istri dan anak-anak. "Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga yang ditinggalkan. Saya akan memperjuangkan ini di lembaga dewan," kata Anton. Dia juga akan melakukan komunikasi dengan Fraksi PKB di DPR RI untuk memperjuangkan hal tersebut. (mg9/ito/aln)