Keluarga Koruptor Ikut Nyalon, Picu Rakyat Apatis
Senin, 22 Juli 2013 – 20:50 WIB
“Untuk itu saya kira sudah waktunya partai politik harus mulai berani merekrut calon pemimpin yang integritasnya tinggi meskipun orang baru dan tidak banyak mempunyai modal,” ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto, mengatakan, secara legal formal memang majunya keluarga koruptor dalam kontestasi politik tidak masalah. Sebab sebuah tindakan yang berimplikasi pidana, dipertanggungjawabkan secara individu oleh orang yang melakukannya.
“Kecuali ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anggota keluarga koruptor tersebut terlibat dalam tindakan korupsinya. Tapi memang tidak semua hal harus diatur lewat hukum formal. Bila bicara kepatutan, mengusung keluarga pelaku korupsi dalam sebuah ajang kontestasi Pilkada, dari fatsun politik kurang eloklah,” ujarnya.
Menurut Erwan, saat ini yang terpenting masyarakat harus menyadari bahwa suara yang mereka miliki bernilai mahal bagi masa depan pembangunan. Sehingga diharapkan cerdas menggunakannya. Jangan terjebak dengan janji-janji muluk apalagi hanya berdasarkan pemberian sesaat.(gir/jpnn)
JAKARTA – Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengkritisi langkah sejumlah partai politik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat