Keluarga Mallarangeng Tuding Menkeu Biang Masalah Hambalang
Rabu, 20 Februari 2013 – 19:29 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mengaku heran dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyebut anggaran multiyears proyek Hambalang menjadi tanggung jawab Andi Alifian Mallarangeng saat masih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Rizal beralasan, masalah proyek Hambalang tidak hanya terkait penggunaan anggaran oleh Kemenpora, tapi juga pada proses pencairan dananya yang mencapai Rp 1,2 Triliun.
"Pencairan dana multiyears proyek Hambalang itu kan tanggung jawab penjaga keuangan negara, yaitu Menkeu. Syaratnya kan harus ada tanda tangan Menteri pengguna anggaran dalam hal ini Menpora. Tapi meski tidak ada, kenapa diloloskan?" kata Rizal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/2) sore.
Seperti diketahui, hasil audit BPK atas proyek Hambalang menemukan 11 kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang terungkap adalah tindakan Wafid Muharam selaku Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Selain itu BPK juga menduga Andi membiarkan Wafid melaksanakan wewenang Menpora sehingga melanggar PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.
Karenanya Rizal menegaskan, tanda tangan merupakan persyaratan dalam pencairan dana. "Beliau (Menkeu, red) sadar nggak kalau melanggar aturan yang dibuat lembagannya sendiri? Atau apa memang ada yang memaksa Agus mencairkan walaupun salah?" katanya.
JAKARTA - Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, mengaku heran dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyebut
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad