Keluarga Pasrahkan Status Jabatan Atut ke DPRD Banten

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menjadi tersangka kasus korupsi kini sudah menjadi tahanan KPK. Namun, Atut tak mau langsung pasrah dan mundur dari jabatannya saat ini.
Menurut adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, kakaknya tetap tetap mengikuti aturan yang berlaku. "Kita ikuti aturan saja. DPRD kalau tidak salah kemarin rapat pimpinan dan ada keputusan yang dirilis di media (menganggap Atut masih Gubernur Banten, red). Setahu saya seperti itu," kata Tatu saat menyambangi adiknya, Tubagus Chaery Wardana di Rutan KPK, Rabu (25/12).
Tatu menambahkan, DPRD Banten juga tetap mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, DPRD tidak akan keluar dari aturan yang ada. "Mungkin takut salah juga ya mereka. Kalau kita dari keluarga ikut DPRD saja," kata Tatu yang juga Wakil Bupati Serang itu.
Tatu menambahkan, Atut tetap berpegang pada aturan yang berlakun. "Bu Atut sih, kalau memang aturannya seperti itu silahkan saja," tambahnya.
Apakah Atut legowo jika nanti berstatus terdakwa dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Banten? "Kalau itu kan ada aturannya. Nanti kalau undang-undang harus nokaktif itu kapan, kan sudah ada," pungkas Tatu.(boy/jpnn)
JAKARTA - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menjadi tersangka kasus korupsi kini sudah menjadi tahanan KPK. Namun, Atut tak mau langsung pasrah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 1.000 Pendakwah ke Wilayah 3T hingga Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas