Keluarga tak Mampu Bayar, Empat Bayi Dipaksa Pulang dari RS

Kesiapan di lapangan, lanjutnya, bisa dirujuk dari ketidaksiapan BPJS Kesehatan sendiri dalam mempersiapkan program-programnya termasuk di antaranya kesiapan dalam menghadapi masalah transisi ini.

Menurut dia, apapun alasannya, fakta di lapangan proses transisi ini telah mengakibatkan adanya korban rakyat miskin. Sebab tidak terpenuhinya hak-haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, hak yang dijamin oleh Undang-Undang, dikarenakan ketidaksiapan sistem.

“Saya betul-betul tidak paham saat penyelenggara asuransi kesehatan negara ini tidak memberi prioritas jaminan pada ibu melahirkan dan bayinya. Apalagi pada bayi yang mempunyai permasalahan. Ini kan seperti tidak sinkron, sebab di sisi lain pemerintah tengah getol-getolnya menekan tingginya Angka Kemaitan Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Menurut Kepala Kantor Operasional BPJS Kesehatan Banjarnegara, Sukirman, pada dasarnya hal tersebut terjadi lebih dikarenakan di masa transisi ini masih terjadi kebingungan di kalangan pelaksana operasional BPJS di lapangan langkah apa yang seharusnya diambil. Sementara aturan dasarnya memang mensyaratkan bisa jika sudah ada NIK.

Dikatakan, masalah ini sudah dikonsultasikan ke kantor pusat. "Mereka memberi jawaban bahwa untuk sementara ini bila kembali dijumpai ada kasus bayi BBLR ataupun kasus lainnya, si anak sudah bisa didaftarkan untuk memperoleh pertanggungan meski tanpa NIK," kata dia.

Pendaftaran bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan si anak dengan keterangan nama. Sebagai bukti kepersertaan, bayi akan memperoleh virtual account, bukti pembayaran, surat keterangan, dan seterusnya. (drn/din)