Keluh Kesah Aguan yang Gerah dan Terancam Rugi

Aguan membenarkan bahwa ia menghendaki raperda disahkan. Namun, kata dia, paripurna pengesahan raperda tidak pernah kuorum. Dia mengaku tidak tahu apa alasan tidak pernah kuorum. "Saya tidak mendengar apa-apa, tapi feeling saya karena (masalah) politik," tegasnya.

Namun, ia menegaskan, jika raperda tidak ada, sebenarnya bisa menyelesaikan reklamasi dengan payung hukum Perda Nomor 8 tahun 1995. Nah, ia menambahkan, alasan ini juga pernah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya pun memberitahu pemprov jika reklamasi yang dilakukan sudah berdasarkan Perda Nomor 8 tersebut.

"Kami kasih Pemda kalau kami punya izin, baru kaget. Jadi waktu itu pemda bilang jalani saja. Namun karena ada kejadian ini (kasus reklamasi) semua setop," ujarnya. (boy/jpnn)