JPNN.com 
Keluhan Daerah, KPU Rapid Test, Bawaslu Kok Tidak?
Sabtu, 25 Juli 2020 – 17:50 WIB
Arwani Thomafi. Foto: Ricardo
"Ini pernah kami sampaikan bahwa pilkada ini hajatan daerah tetapi jangan sampai dibebankan ke daerah," ungkapnya.
Karena itu, ia meminta terhadap daerah yang tidak mampu maka pemerintah pusat harus menanganinya.
"Kami minta Kemendagri dan KPU menyisir daerah yang memang betul-betul tidak mampu menerapkan protokol Covid-19 agar segera ditangani pemerintah pusat secepatnya," kata dia. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Masih ada Bawaslu daerah yang mengeluhkan perbedaan fasilitas protokol kesehatan Covid-19.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Menjelang Masa Tenang dan Pencoblosan, Herwyn Inspeksi Kesiapan Pengawas Pemilu se-Banyumas
- Bawaslu DKI Didesak Tindaklanjuti Dugaan Aliran Dana Judol ke Tim Kampanye Paslon
- Bagja: Bawaslu Tangani 137 Permohonan Sengketa Paslon Pilkada
- Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Pengurus RT dan LMK di Cilincing Terlibat Politik Praktis
- Puadi Instruksikan Jajaran Bawaslu di Daerah Jangan Pelit Informasi ke Pengawas TPS
- Simak, Hasil Penelusuran Bawaslu Presiden Berkampanye di Pilkada Jateng
