Keluhkan Biaya Pemilu, PDS Desak Penerapan e-Voting

Kondisi ini, lanjut Tewu, merupakan indikator ketidakadilan yang masih terjadi dalam Pemilu Indonesia. Karena itu UU Pemilu perlu mengakomodir pola yang lebih efisien bagi peserta pemilu. Di samping tidak bertentangan dengan UU yang demokratis yaitu e-voting.

"Tidak ada alasan lagi 2014 kita masih berpikir Indonesia gaptek (gagap teknologi). Dengan e-voting akan berdampak pada percepatan sosialisasi jaringan informasi teknologi hingga ke seluruh pesolok Indonesia," pungkasnya. (esy/jpnn)