Kemajemukan jadi Modal Dasar Dalam Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kemajemukan di Indonesia adalah realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, namun tidak harus dimaknai sebagai kelemahan yang menjadikan Indonesia rentan konflik dan disintegrasi. Kemajemukan justru dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional Indonesia sehingga menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul.

Di samping itu, pembangunan nasional harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, namun juga mempertimbangkan aspek budaya.

Hal ini yang menjadi landasan diselenggarakannya Seminar Nasional ‘Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan Nasional’ yang diadakan oleh Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI), Selasa (4/4) di Jakarta.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaring aspirasi serta memperoleh saran dan masukan dari para ahli di bidang kebudayaan, baik sebagai praktisi, akademisi, pengamat, dan lain-lain. Masukan tersebut akan dijadikan sebagai salah satu sumber informasi oleh Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional yang akan diselenggarakan oleh Bappenas pada akhir bulan April, di samping kontribusi positif bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia di masa depan.

“Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang demikian besar. Kebudayaan kita ini harus menjadi modal penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Lihat misalnya Jepang, Korea Selatan, atau China yang mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui suatu proses modernisasi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

“Pemerintah Australia dengan bangga mendukung seminar ini melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Sesuai dengan tujuan programnya, KSI berusaha untuk memperkuat sektor pengetahuan di Indonesia dengan mendukung proses pembuatan kebijakan publik yang akan memberi manfaat terhadap masyarakat banyak,” demikian dijelaskan Fleur Davies, Minister-Counsellor, Governance & Human Development, Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Seminar ini dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dengan menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Saur Marlina (Butet) Manurung (Pendiri Sokola Rimba), Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud), Amich Alhumami (Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas), Hans Antlov (Antropolog/KSI), Melani Budianta (Pakar Budaya FIB UI), dan Dynand Fariz (Presiden Jember Fashion Carnaval/JFC).

Para pembicara di atas akan membahas secara komprehensif hubungan antara kebudayaan dengan pembangunan. Beberapa topik pembahasan antara lain, peta jalan pembangunan kebudayaan Indonesia, dinamika kebudayaan dalam pembangunan, local knowledge sebagai modal pembangunan, memahami kebudayaan dalam konteks pembangunan.