Kemajuan Papua Tolak Ukur Pembangunan Indonesia Sentris

"Ingat, merdeka bukan jaminan kesejahteraan, itu omong kosong, lihat Timor Leste. Yang ingin merdeka itu pihak asing bukan orang asli Papua. Makanya, integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan," ujar Ali menjawab salah satu peserta yang memberi pernyataan bahwa Papua akan sejahtera jika merdeka.
Staf khusus Wakil Presiden, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah di era reformasi sudah jauh lebih baik dari pada di era Orde Baru.
Semasa Rezim Soeharto, pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan. Sedangkan saat ini, menggunakan pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Hal ini ditandai dengan pemberian status Otsus yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.
“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP)," ujar Prof Masykuri.
Guru besar UIN Jakarta itu mengatakan pemerintah makin berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan 5 kerangka.
"Yaitu SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, insfrastruktur dasar dan ekonomi, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM,” ungkapnya.
Menurutnya, tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik di pelatihan kerja sama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM lokal di Papua.
Aksi-aksi KKB yang anarkis seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun SDM.
- Rakit Bom Mortil Bekas Peninggalan Perang Dunia ke II, Nelayan Tewas Mengenaskan
- 5 Berita Terpopuler: Perkembangan Terbaru RPP Manajemen ASN, Masih Misterius, Ada Kata Insyaallah
- Ikut Cari Iptu Tomi Marbun, Ketua Komnas HAM Papua Diberondong KKB
- Bupati Raja Ampat Tegaskan Gerakan NFRPB Bertentangan dengan Konstitusi
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM
- Andreas: Kejahatan yang Dilakukan KKB tak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Terjadi