Kemarau Mulai Melanda, BPBD Yogyakarta Antisipasi Krisis Air Bersih

jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah antisipasi terhadap kekeringan, khususnya distribusi air bersih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul menyatakan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi untuk membahas strategi mengantisipasi kekeringan.

Menurutnya, dalam waktu ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, PDAM, dan Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (Pamaskarta).

"Setiap instansi akan menyiapkan langkah mengatasi kekeringan sesuai penugasan masing-masing. Langkah tersebut juga disiapkan sesuai kemampuan tiap instansi," kata Edy, di Yogyakarta, Senin (10/5).

Edy mengatakan BPBD juga pemetaan wilayah rawan kekeringan juga dilakukan bersama kecamatan.

Berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama telan menetapkan indikator untuk menentukan potensi dampak kekeringan tersebut. Indikator mulai dari ketersediaan air di penampungan air hujan, penyaluran air bersih dari PDAM hingga potensi sumber mata air di wilayah setempat.

"Biasanya yang berpotensi kekeringan adalah wilayah yang belum ada jaringan PDAM dan Pamaskarta, hanya mengandalkan tampungan air hujan. Wilayah itu akan menjadi prioritas distribusi air bersih," katanya.

Selain itu, kata Edy, BPBD Gunung Kidul sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 juta untuk penanganan kekeringan tahun ini. Anggaran mayoritas digunakan untuk kebutuhan penyaluran air bersih. Pada 2020, serapannya hanya sekitar Rp 350 juta hingga Rp 400 juta karena musim keringnya cenderung pendek.