Kembali Berkuasa, Ahok-Djarot Diperingatkan Bawaslu

jpnn.com - jpnn.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta sudah melayangkan surat imbauan kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat agar tidak menyalahgunakan wewenang jelang dan pasca-Pilgub DKI Jakarta.
Menurut Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Ahok dan Djarot harus sportif dan tunduk pada Pasal 71 ayat 3 Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Di sana disebutkan gubernur atau wagub, bupati wakilnya, walkot dan wakilnya untuk tidak menggunakan kewenangan program yang menguntungkan dan merugikan paslon lain sejak ditetapkan calon terpilih," kata dia di Aula Sudirman Makodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Mimah menegaskan, jika pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut, maka Bawaslu berhak menggugurkan jagoan yang diusung oleh PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura itu.
"(Pelanggaran) ini punya konsekuensi pembatalan paslon. Jadi petahana menjadi sorotan kami," jelas dia.
Sementara itu, untuk pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi, Bawaslu DKI meminta agar menghindari kegiatan yang bisa diindikasikan sebagai kampanye. Diharapkan, pasangan calon dewasa menyikapi hal itu.
"Kami akan melakukan pengawasan melekat untuk memastikan tidak ada kegiatan apapun yang mengarah kepada kampanye. Kami akan tegur. Untuk masa tenang ini kami sudah sampaikan kepada tiga paslon poin-poinnya. Agar tidak melanggar aturan sebagaimana ditetapkan undang-undang," tandas dia. (Mg4/jpnn)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta sudah melayangkan surat imbauan kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya Djarot Saiful
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan