Kembali Gelar Diskusi Publik, Kelompok DPD RI di MPR Harapkan Tercipta Parlemen yang Berimbang
jpnn.com, SERPONG - Kelompok DPD RI di MPR RI kembali menggelar Diskusi Publik bertema "Reformulasi Penguatan Kewenangan DPD Melalui Jalan Kolaborasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (8/12/2024).
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengatakan DPD RI terus menyuarakan penguatan kewenangannya agar tercipta parlemen yang berimbang antara DPR dan DPD RI.
“Kami inginkan parlemen yang berimbang antara DPR dan DPD RI seperti terjadi di banyak negara,” ujar Dedi Iskandar didampingi Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR RI Abraham Paul Liyanto saat sambutan pembukaan diskusi tersebut.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (depan) saat sambutan pembukaan Diskusi Publik bertema "Reformulasi Penguatan Kewenangan DPD Melalui Jalan Kolaborasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (8/12/2024). Foto: Humas Kelompok DPD RI di MPR
Dedi Batubara berharap kehadiran para pakar dalam diskusi ini dapat memberikan masukan untuk memperkuat kewenangan DPD RI di masa mendatang.
Dedi menegaskan pihaknya ingin memperkuat kewenangannya melalui Perubahan UUD NRI 1945. Namun jalan itu seakan membentur dinding baja yang tidak mudah ditembus.
DPD juga pernah mencoba jalan lain melalui judicial review ke MK terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Kelompok DPD di MPR menggelar Diskusi Publik bertema Reformulasi Penguatan Kewenangan DPD Melalui Jalan Kolaborasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Senator Filep Merespons Problematika Dosen Soal Tunjangan Kinerja Hingga Beban Administrasi
- Indonesia Diterima Jadi Anggota BRICS, Sultan Apresiasi Kinerja Diplomatik Presiden Prabowo
- Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Awasi Program Makan Bergizi di Daerah, Komite III DPD RI Pastikan Tidak Ada Beban Biaya Bagi Penerima Manfaat