Kembali Raih WTP, Pemda Muna Barat Dapat Apresiasi dari Kaum Muda
jpnn.com, JAKARTA - Laporan keuangan Pemda Muna Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ketujuh kali berturut-turut.
“Ini penanda bahwa Pj. Bupati Muna Barat dengan cermat telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara secara baik dan benar di Muna Barat. Karenanya, kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya," kata Laode Muh. Husni, ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Muna Raya-Jabodetabek, Minggu (21/5).
Menurut Husni, opini WTP tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan negara di Muna Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berfungsinya sistem pengendalian internal, serta kesesuaian rencana pembangunan dan belanja daerah.
Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa potensi kebocoran keuangan negara di Muna Barat menjadi nol. “Secara jernih dapat dikatakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Muna Barat juga telah sesuai dengan prinsip dan asas - asas pemerintahan yang baik, diantaranya transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan taat norma dan asas," ujarnya
Menurutnya, Opini WTP dari BPK Sultra harus menjadi trigger bagi seluruh aparatur Pemda Muna Barat agar makin meningkatkan kinerja melayani rakyat dalam berbagai aspek, sehingga citra pemerintahan makin baik, dan kemanfataan hadirnya pemerintah dirasakan oleh seluruh masyarakat.
WTP tersebut, juga dapat menjadi instrumen dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena akan menjadi pengingat/panduan dalam tata kelola anggaran, perumusan dan implementasi kebijakan, supaya selalu dengan penuh kehati-hatian.
Hal yang tak kalah penting adalah opini WTP tersebut akan meningkatkan moralitas aparatur penyelenggara negara di Muna Barat karena berhasil mengelola keuangan negara tanpa fraud/penyalahgunaan.
"Bahwa salah satu strategi mitigasi korupsi di sektor pemerintah, harus dimulai dari tertib asas dan norma dalam mengelola keuangan negara, yang terpotret dalam laporan auditor. Ini harus dipertahankan oleh Pemda Muna Barat, agar opini WTP dari auditor eksternal berlanjut di tahun-tahun berikutnya," tutur dia.
Laporan keuangan Pemda Muna Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ketujuh kali berturut-turut
- Catatan Peringatan HUT ke-96 Sumpah Pemuda: Kelas Menengah Indonesia Dimiskinkan?
- Demokrat Minta Auditor BPK Diusut Terkait Jual Beli Opini WTP
- Pendaftaran PPPK 2024: Pemkab Mubar Siapkan 1.440 Formasi, Prioritaskan yang Sudah Lama Mengabdi
- Kaum Muda Dukung Pasangan Harati untuk Lanjutkan Pembangunan di Kotawaringin Timur
- Ini Pemenang [RE]Power Hackathon, Kompetisi Kebijakan Energi Bersih Pertama di RI
- Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah