Kembalikan Duit Suap, Politikus Golkar tetap Jadi Tersangka KPK

jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Budi diduga menerima suap dari tersangka Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, dengan janji akan dimenangkan dalam proyek di kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimoeljono itu. Budi menyusul koleganya anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti dan dua stafnya Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin.
Sebelum menjadi tersangka, Budi dikabarkan pernah melaporkan duit diduga gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menegaskan, benar bahwa Budi melalui kuasa hukumnya melaporkan duit SGD 305 ribu kepada Direktorat Gratifikasi KPK pada 1 Februari 2016.
"Dalam laporan disampaikan pemberinya adalah Julia Prasetyarini," kata Priharsa di markas KPK, Rabu (2/3).
Namun, KPK tak menelan mentah-mentah begitu saja dalih Budi melaporkan penerimaan gratifikasi. KPK kemudian melakukan analisis terkait laporan itu. Hasilnya, KPK memutuskan laporan itu ditolak.
"Karena berkaitan kasus tindak pidana yang sedang ditangani KPK sehingga tak memenuhi pasal 12 b," jelas Priharsa.
Surat penolakan dikirimkan pada 10 Februari 2016. Pada hari yang sama, kata Priharsa, penyidik menyita duit tersebut dengan disaksikan kuasa hukum Budi.
" Namun, ketika ditanya apakah duit itu hanya untuk Budi atau anggota Komisi V lainnya, Priharsa mengaku belum mengetahuinya. "Nanti dilakukan di tahap penyidikan," tegasnya. (boy/jpnn)
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU