Kembalikan Surat Jokowi, Komisi III Masih Ogah Uji BH
jpnn.com - JAKARTA - Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (BH) tampaknya tak akan segera digarap Komisi III dalam fit and proper test calon Kapolri. Akibatnya, kekosongan jabatan Orang Nomor Satu di Polri bakal lebih panjang.
Rabu (25/3), Komisi III DPR sudah memutuskan akan mengembalikan surat presiden yang mengajukan Badrodin sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan (BG). Wakil rakyat itu meminta penjelasan kepada presiden perihal penggantian tersebut.
Keputusan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin. Wakil ketua umum Partai Golkar versi Aburizal Bakrie tersebut mengatakan bahwa selama ini presiden belum memberikan penjelasan yang gamblang mengapa BG sebagai calon Kapolri tiba-tiba digantikan Badrodin. Padahal, pengajuan BG sudah disepakati pemerintah dan DPR.
Alasan pengembalian surat tersebut sebenarnya hanya menyangkut redaksional kalimat. Isi surat itu menyebutkan bahwa BG digantikan Badrodin karena mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus rekening gendut.
Namun, status tersangka itu digugurkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kalimat tersebut yang akan ditanyakan komisi III. ”Ini harus dijelaskan presiden,” ucapnya.
Salah satu partai yang mendukung pengembalian surat Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Hal tersebut terbilang janggal lantaran PDI Perjuangan merupakan partai pendukung pemerintah.
Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menjelaskan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari partai banteng terkait Badrodin.
Namun, secara pribadi dia mendukung langkah anggota Komisi III. ”Mengapa BG tidak dilantik, padahal sudah tidak tersangka? Itu pertanyaannya,” pungkasnya. (aph/c9/ft)
JAKARTA - Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (BH) tampaknya tak akan segera digarap Komisi III dalam fit and proper test calon Kapolri. Akibatnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan