Kembangkan Wisata Bahari, Kemenpar Gandeng KKP

jpnn.com - jpnn.com - Gerakan untuk membangun Indonesia Incorprated terus dikobarkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kali ini Kemenpar berkolaborasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI untuk mengoptimalkan potensi Wisata Bahari Nusantara.

Bertempat di Gedung Mina Bahari 4, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2017, Menpar Arief Yahya dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) soal kerja sama yang lebih konkret dan intens dalam pengembangan destinasi wisata bahari itu.

MoU itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pengembangan Sumber Daya Manusia di kawasan wisata bahari.

Terutama di 10 “Bali baru” atau 10 Top Destinasi Pariwisata Prioritas, antara Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Ahman Sya dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Rifky Effendi Haridjanto.

Tujuannya untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, promosi, dan pemasaran wisata bahari Indonesia, agar mampu mendorong pembangunan daerah dan membantu perputaran ekonomi rakyat sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional.

“Kita punya potensi wisata bahari yang besar. Ada coastal zone (wisata pantai), sea zone (wisata antar pulau) dan underwater zone (wisata bawah laut) yang sangat kuat. Kita harus kembangkan SDA dan SDM nya agar mampu memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang harus dilaksanakan,” ungkap Arief.

Menpar menambahkan, tahun 2017 merupakan tahun sinergi dalam membangun pariwisata Indonesia.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor antara Kemenpar dengan KKP dalam rangka mencapai target empat juta kunjungan wisman bahari di tahun 2019.