Kemdagri Pantau Keterlibatan Aparat Desa Dalam Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Tim monitoring pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak menutup kemungkinan adanya perangkat desa yang terlibat politik praktis dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Karena itu perlu diantisipasi dengan diintensifkannya pemantauan, sehingga nantinya pelaksanaan pilkada dapat benar-benar berlangsung dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

“Kami memantau itu (kemungkinan perangkat desa terlibat politik praktis,red). Tapi bukan kami ambil, temuannya yang kami teruskan ke Panitia Pengawas (Panwas) setempat. Jadi Panwas yang menangani,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol dan PUM) Kemendagri, Soedarmo, Rabu (29/7).

Selain memantau keterlibatan perangkat desa, tim monitoring yang beranggotakan seluruh aparat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah kata Soedarmo, juga memantau pihak-pihak yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada.

Namun Soedarmo kembali menegaskan, penindakan bukan domain dari pihaknya. Karena itu jika ada temuan, tim akan segera meneruskannya ke institusi yang memang berhak melakukan penanganan.

“Larangan, instruksi atau surat edaran, itu dibuat Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Nah ini  yang menjadi acuan kami untuk melaksanakan deteksi itu. Kami koordinasi terus antar dirjen,” ujarnya.

Saat ditanya seberapa yakin Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), termasuk Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten dapat menjalankan tugas dengan baik, Soedarmo mengatakan di sinilah perlu adanya koordinasi yang baik. Karena jika kesbangpol dijalankan secara maksimal, peristiwa seperti yang terjadi di Tolikara, Papua, tidak akan terjadi.

“Mohon maaf, saya juga tidak under estimate terhadap keberadaan Kesbangpol Provinsi dan daerah. Karena bukan berarti sipil tidak bisa melakukan secara maksimal. Kalau masih kurang iya, makanya kami sudah melaksanakan peningkatan kemampuan terhadap SDM yang ada lewat pendidikan intelijen. Artinya kami bina para personil di daerah untuk bisa menjalankan tugas deteksi dini,” ujar Soedarmo.(gir/jpnn)