Kemdikbud Tuding Daerah Salahi Aturan Pencairan Tunjangan Guru

Apakah ada sanksi yang akan dijatuhkan Kemendikbud terkait langkah dinas pendidikan daerah? Hamad mengatakan, pengambilan kebijakan itu tidak bersifat pidana. Sanksi, katanya, diberikan apabila ada unsur pidananya.

“Penyaluran sertifikasi sesuai anggaran dan jumlah penerima kan sudah diatur dalam SOP (standard operating procedure). Jadi, dinas pendidikan sudah seharusnya mengikuti mekanisme itu. Kalau penerima hanya didaftarkan 50 orang, jangan dibagi anggaran 50 orang untuk 60 orang. Maka dari itu, ada guru yang mengeluhkan jumlah yang diterima selalu kurang,” pungkasnya.(emp/jpnn)