Kemdiknas Genjot Pendidikan Inklusi
Jumat, 06 Mei 2011 – 00:06 WIB

Kemdiknas Genjot Pendidikan Inklusi
JAKARTA — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berupaya meningkatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (inklusi) di Indonesia. Rencananya, program pendidikan inklusi di enam provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NAD, dan Sulawesi Selatan akan digenjot. Menurutnya, jumlah ABK yang bersekolah layak di jenjang SD hanya 0,00018 persen dan SMP hanya 0,00012 persen dari total seluruh anak usia sekolah. Mantan Direktur TK-SD Kemdiknas ini menjelaskan, pendidikan inklusif sudah menajdi salah satu komponen yang harus diperhatikan demi tercapainya pendidikan bagi semua.
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PPKLK) Kemdiknas, Mudjito mengungkapkan, berdasarkan data Direktorat PPKLK Pendidikan Dasar, jumlah anak berkebutuhan khusus yang telah bersekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas baik pada sekolah luar biasa (SLB) maupun melalui program pendidikan inklusif sebanyak 85.654 atau 25,9 persen.
Baca Juga:
“Dari angka tersebut berarti masih ada sebanyak 74,1 persen anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum mendapatkan layanan pendidikan,” ungkap Mudjito ketika ditemui di Direktorat PPKLK Kemdiknas, Jakarta, Kamis (5/5).
Baca Juga:
JAKARTA — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berupaya meningkatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (inklusi) di Indonesia.
BERITA TERKAIT
- Kompetisi Inovasi Teknologi Elektro Trisakti Cup 2025 Targetkan Siswa SMA Sederajat
- ITS Gandeng Ganesha Menyosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru FTSPK
- Pesantren 1.000 Cahaya, Misi Pendidikan Ramadan untuk Anak Yatim dan Disabilitas
- Pemprov Jabar Bakal Tebus 335.109 Ijazah Siswa Menunggak Uang Sekolah, Duitnya Rp 1,3 T
- Ruang Pintar PNM Perluas Akses Pemberdayaan Ibu dan Anak
- BINUS University Kukuhkan 7 Guru Besar Sekaligus di Awal 2025