Kemenag Batalkan Keberangkatan Haji, Prof Zainuddin: Prematur, Pemerintah Harus Transparan

Walakin, banyak pihak menurut Prof Zainuddin Maliki masih meragukan pernyataan kepala BPKH. Sebab, selama ini lembaga itu kurang transparan menjelaskan arus kas dana haji.

Dia mengatakan masyarakat juga tidak mengetahui dana haji itu dibelikan untuk sukuk yang seperti apa dan berapa imbalan yang diperoleh selama ini dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

"Juga tidak pernah ada laporan neraca tahunan kepada publik sebagaimana yang selalu dilakukan oleh perusahaan yang menjunjung tinggi akuntabilitas keuangannya kepada masyarakat," tegas Prof Zainuddin.

Spekulasi penggunaan dana haji di luar peruntukannya itu menurut dia semakin menguat di tengah-tengah isu pemerintah kesulitan pendanaan pembangunan. Terlebih lagi sumber pajak tidak bisa mencapai target yang diharapkan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melontarkan usulan dalam raker dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membuka tax amnesty jilid II.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya: Kami Menjaga Jangan Sampai Kecolongan

Sementara itu, kata Prof Zainuddin, sumber dana pinjaman luar negeri menurut laporan BPS, utang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun yang berarti menyentuh 41,18 persen rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dari awal tahun 2021 di angka 38,68 persen.

Selain itu, kata dia, anggapan bahwa pemerintah Arab Saudi masih menutup Masjidil Haram akibat pandemi Covid-19 juga tidak benar. Sebab, mengacu surat Kementerian Kesehatan Arab Saudi diketahui ada 60.000 jemaah diizinkan melaksanakan haji tahun ini. Di mana 45.000 di antaranya berasal dari luar negeri.

"Oleh karena terlalu prematur dan menimbulkan kontroversi, disarankan agar pemerintah bersikap transparan dan kembali membuka komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah Arab Saudi guna mendapatkan kuota," ucap anggota DPR Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.