Kemenag Diingatkan Jangan Kampanye Terselubung untuk Prabowo

"Tindakan tersebut secara jelas melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu, di mana terdapat sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain," ujarnya.

Menurut Gufron, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan.

Dengan menggunakan nalar sehat, katanya, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag dengan menghadirkan Capres 02, sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung.

"Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai narasumber, seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya," kata Gufron.

Dalam konteks itu, meski dalam undangan Kemenag yang beredar di masyarakat bahwa Prabowo diundang sebagai Menteri Pertahanan, tetapi sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai Capres dalam Pemilu 2024.

"Kedudukan sebagai Menteri Pertahanan patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo Subianto. Sebelumnya publik juga mencatat akal-akalan serupa, ketika yang bersangkutan menghadiri acara APDESI di Jawa Barat. Banyak akal-akalan serupa yang dilakukan oleh Capres 02 ini," tutur Gufron.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, seharusnya Kemenag RI tidak menghadirkan Prabowo Subianto untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat tertentu.

Terlebih lagi, hal itu terjadi di tengah meluasnya keraguan masyarakat terhadap netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.