Kemenag Telah Setorkan Rp103 Triliun Dana Haji ke BPKH

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal PHU Ramadhan Harisman menyampaikan, Kemenag sejak 13 Februari silam tidak lagi mengelola dana haji. Pengelolaan dana itu telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Per-bulan Februari dana haji sebesar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” kata Ramadhan Harisman, Kamis (3/8).
Dijelaskan Ramadhan, sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut Ramadhan menjelaskan, soal keuangan haji sumbernya ada dua yaitu dari dana haji dan dana abadi umat.
“Dana haji sumbernya dari setoran BPIH serta nilai manfaatnya. Dana abadi umat dari sisa operasional haji atau efisiensi dana haji berjalan,” kata Ramadhan.
Ramadhan Harisman juga menjelaskan, dana haji selama ini tersimpan di dua komponen, ada di Bank Penerima Setoran BPIH dan di dana sukuk Indonesia (Kemenkeu). Sementara Dana Abadi Umat (DAU), penempatannya ada dua juga, yakni Bank pengelola dana abadi umat, dan pada sukuk dana haji Indonesia.
“Dana abadi umat juga sudah dipindahkan kepada BPKH per 28 Februari 2018. Jadi, praktis sekarang pengelolaan dana haji sudah di BPKH,” tambah Ramadhan.
Saat ditanya terkait isu-isu yang berkembang di media tentang investasi dana haji, Ramadhan menyampaikan bahwa ketentuan mengenai penempatan dan investasi dana haji itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 5 tahun 2018.
Kementerian Agama tak lagi kelola dana haji. Lewat PP No 5 Tahun 2018, dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kemenag Gandeng Kemendes PDTT
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat melalui FGD Penyusunan Kebijakan
- Kemenag Ajak Media Massa Terapkan Nilai-nilai Baik dalam Siaran Agama Ramadan