Kemenag Telah Setorkan Rp103 Triliun Dana Haji ke BPKH

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal PHU Ramadhan Harisman menyampaikan, Kemenag sejak 13 Februari silam tidak lagi mengelola dana haji. Pengelolaan dana itu telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Per-bulan Februari dana haji sebesar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” kata Ramadhan Harisman, Kamis (3/8).
Dijelaskan Ramadhan, sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut Ramadhan menjelaskan, soal keuangan haji sumbernya ada dua yaitu dari dana haji dan dana abadi umat.
“Dana haji sumbernya dari setoran BPIH serta nilai manfaatnya. Dana abadi umat dari sisa operasional haji atau efisiensi dana haji berjalan,” kata Ramadhan.
Ramadhan Harisman juga menjelaskan, dana haji selama ini tersimpan di dua komponen, ada di Bank Penerima Setoran BPIH dan di dana sukuk Indonesia (Kemenkeu). Sementara Dana Abadi Umat (DAU), penempatannya ada dua juga, yakni Bank pengelola dana abadi umat, dan pada sukuk dana haji Indonesia.
“Dana abadi umat juga sudah dipindahkan kepada BPKH per 28 Februari 2018. Jadi, praktis sekarang pengelolaan dana haji sudah di BPKH,” tambah Ramadhan.
Saat ditanya terkait isu-isu yang berkembang di media tentang investasi dana haji, Ramadhan menyampaikan bahwa ketentuan mengenai penempatan dan investasi dana haji itu sudah jelas diatur dalam PP Nomor 5 tahun 2018.
Kementerian Agama tak lagi kelola dana haji. Lewat PP No 5 Tahun 2018, dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Resmi, Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah Jatuh pada 31 Maret
- Kemenag Perkuat Integrasi Islam dan Sains di Bidang Kedokteran
- Gerakan 'Ubah Jelantah Jadi Berkah' Dukung Ekoteologi dan Keberlanjutan
- Tanggal Berapa Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025? Simak Penjelasan Kemenag
- Bank Aladin Syariah Permudah Pendaftaran Haji Secara Digital
- UIN Jakarta Masuk QS WUR 2025, Kemenag: Sejalan dengan Internasionalisasi PTKI