Kemenaker Ajak Apindo Tingkatkan Kualitas SDM

Padahal, sambung Bambang, ke depan dunia akan diwarnai dengan otomatisasi dan digitalisasi yang tidak bisa didukung atau dilaksanakan oleh tenaga kerja yang hanya berpendidikan SMP, berpendidikan menengah 28 persen (SMA/SMK) dan 12 persen berpendidikan tinggi.

Bambang menambahkan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru berasal dari lulusan SMK disusul lulusan Politeknik.

Hal tersebut menjadi problematika bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan formal belum sepenuhnya mampu mengantarkan lulusannya masuk ke dunia kerja.

"Inilah PR kita semua. Angkatan kerja kita harus ditingkatkan kualitasnya dan daya saingnya sehingga kita mampu benar-benar bersaing dengan negara lain," kata Bambang.

Bambang menuturkan, pengalaman dari keberhasilan negara-negara maju disebabkan besarnya peranan dunia industri/usaha dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas SDM.

Contohnya Jerman dalam kelola sistem peningkatan kualitas SDM, yang didukung peranan industrinya sebanyak 85 persen dan hanya 15 persen difasilitasi pemerintah.

Artinya industri menentukan standar pendidikan dan ketrampilan dan industri menyusun grand design (rencana induk) peningkatan kualitas SDM.

Ketua DPK Surakarta Iwan Lukminto mengatakan, pihaknya optimistis membawa kebaikan perekonomian Solo.