Kemenakertrans Diminta Tegas Terhadap Malaysia

Jika Malaysia tidak menyetujui usulan gaji tersebut, maka dipersilakan untuk mencari PRT dari negara lain atau bahkan bisa menggunakan PRT dari Malaysia itu sendiri dan tidak perlu impor dari negara lain. “Warga Indonesia bukan budak yang digaji tidak sepadan dengan pekerjaannya?” cetus Herlini.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini berharap Pemerintah menjadikan ini pelajaran berharga untuk tetap mempertahankan bargaining position nya di negara luar lainya. “Kesepakatan baru ini diharapkan dapat mendorong kedepannya TKI PLRT menjadi TKI Formal,” pungkasnya. (Cha/jpnn)